Anak Buah Tito Sentil Belanja Meranti Rendah di Tengah Polemik DBH

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menyentil realisasi belanja Kabupaten Kepulauan Meranti nan tetap rendah di tengah polemik biaya bagi hasil (DBH).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan saat ini realisasi shopping Kabupaten Meranti baru sekitar 60 persen. Jauh lebih rendah dari realisasi shopping daerah keseluruhan nan sudah 75 persen.

"Belanja kudu maksimal, jangan sampai uang ada tetapi shopping tidak jalan, ya sama aja ngapain duit besar-besar jika tidak jalan belanjanya," ujarnya dalam media briefing TKDD di Kemenkeu, Jumat (16/12).

Sebab itu, dia mendorong Kabupaten Meranti bisa memaksimalkan belanjanya dari anggaran nan sudah di transfer oleh pemerintah pusat. Hal ini juga bertindak untuk semua daerah.

Pasalnya, pemerintah daerah memberikan kontribusi nan cukup besar untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah ancaman beragam akibat dari global.

"Kami sudah menemui banyak, ada beberapa masalah beberapa hambatan di daerah dan kita juga sudah cari solusinya, mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan ini bisa maksimal lagi pada masa-masa nan bakal datang," jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mengakui belum melakukan pertemuan tatap muka langsung dengan Bupati Kepulauan Meranti M. Adil sejak rumor ini mencuat ke publik.

Sehingga Kemenkeu belum mendapat kepastian dari mana informasi nan dimiliki oleh Meranti.

"Nah itu kelak nan mau kami tanya (data tambahan DBH) Rp700 juta)," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman.

Koordinator Penerimaan Negara dan Pengelolaan PNBP Migas Kementerian ESDM Heru Windiarto juga mengaku belum menyinkronkan informasi terkait lifting minyak dengan Kabupaten Meranti.

"Kita belum tabayyun kesana. Data nan disampaikan pak bupati itu informasi apa belum diketahui. Kalau informasi kita informasi realisasi setelah rekonsiliasi dan audit nan digunakan teman-teman DJA untuk menghitung PNBP dari masing-masing daerah," jelas Heru.

Sebelumnya, Bupati Kabupaten Meranti Muhammad Adil menyampaikan kekesalan kepada Kementerian Keuangan lantaran biaya bagi hasil (DBH) nan diterimanya hanya bertambah Rp700 juta.

Padahal, wilayahnya sebagai salah satu penghasilan minyak besar harusnya menerima DBH lebih tinggi dengan lonjakan nilai minyak ke US$100 per barel.

Kekesalan nan disampaikan ini apalagi berujung hingga menyebut Kemenkeu berisi setan dan iblis.

"Bagaimana langkah perhitungannya ya tidak pas. Hampir 8.000 barel per hari. Mulai bulan 6 semenjak bentrok Rusia-Ukraina, nilai minyak naik tapi kok DBH turun. Untuk bapak ketahui. Kami, tahun ini hanya menerima Rp115 miliar, naik hanya Rp700 juta saja. Lifting-nya naik, dugaan US$100 barel. Tapi naiknya kok Rp700 juta," kata Adil.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/dzu)