Kemenkeu Jamin Bakal Bayar DBH Meranti Jika Kurang

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan memastikan bakal membayar biaya bagi hasil (DBH) Kabupaten Meranti jika memang ada kekurangan. Hal itu sejalan dengan isi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan kurang bayar diberikan tak hanya kepada Meranti, namun semua daerah nan kurang bayar, sehingga kepala daerah diminta tidak perlu khawatir.

"Nah itu kudu kita perhitungkan. Nah itu kita sesuaikan lagi nanti, makanya ada nan sistem lebih bayar alias kurang bayar. Kurang bayar tahun ini Insyaallah kita sedang perhitungkan mungkin kita bakal bayar juga tahun ini," ujarnya dalam media briefing TKDD di Kemenkeu, Jumat (16/12).

Namun, Luky memastikan pembayaran kurang maupun lebih bayar bakal diberikan setelah Kemenkeu menyinkronkan informasi nan dimiliki dengan pemda. Hal ini lah nan bakal dilakukan dengan Kabupaten Meranti.

"Ini sedang dalam proses ya, kita bakal lihat datanya berbareng dan kita samakan. Jadi jika ditanya kami gimana memprosesnya? Ya very simple. Ini pun sudah kami komunikasikan juga dengan teman-teman dari Kabupaten Meranti," imbuhnya.

Terkait perihal ini, pemerintah bakal memanggil Bupati Meranti Muhammad Adil ke Jakarta untuk melakukan pembahasan dan sinkronisasi data. Pertemuan ini rencananya dilakukan pada pekan depan.

"Meranti rencana Selasa (20/12) besok kita ada pertemuan," kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni dalam kegiatan nan sama dengan Luky.

Pertemuan bakal dilakukan di Kementerian Dalam Negeri nan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri sendiri, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau, Bupati Meranti, dan juga perwakilan Kementerian ESDM.

"Rapat tertutup tapi hasilnya bisa diketahui, kelak kami sampaikan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/dzu)