Kemenkeu Sebut Pekerja Masih Abai Dana Pensiun Meski RI Maju di 2045

Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meramal Indonesia bisa menjadi negara maju di 2045. Namun, para pekerja RI diklaim tetap abai soal dana pensiun (dapen).

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF Kemenkeu Adi Budiarso menyebut inklusi finansial RI tidak boleh hanya berfokus pada kepemilikan rekening bank tapi juga perlu memperhatikan sektor lain, termasuk dapen.

Ia merinci kesadaran pekerja RI soal dapen tetap jauh di bawah standar Organisasi Buruh Internasional (ILO).

"Indonesia berkesempatan jadi negara maju di 2045, tapi kita tetap punya PR sangat besar soal inklusi keuangan, dapen, asuransi, pasar modal, dan perbankan. Ini kudu dibarengi literasi kuat nan bisa di-support oleh digitalisasi," katanya dalam Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/5).

"Tabungan di biaya pensiun baru 6 persen dari gross domestic product (GDP). Jadi rata-rata baru menabung 3 persen dari take home pay (THP), padahal standar ILO harusnya sudah 10-15 persen sampai usia pensiun," rinci Adi.

Menurutnya, jika pekerja RI mengikuti standar ILO maka bakal mendapatkan 40 persen faedah dari THP sebelum pensiun dan bisa dinikmati setelah 20 tahun. Adi menegaskan pencerdasan ini adalah PR semua pihak terkait.

Ia mengatakan pekerja di Indonesia setidaknya kudu terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Adi juga menyebut perihal ini bakal berakibat luas ke sektor finansial Indonesia.

"Kalau kita bikin usaha, pastikan mereka (pekerja) terdaftar di sana (BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan) sehingga kesejahteraan setelah pensiun terjamin. Kekuatan ekonomi bakal ditunjang sektor finansial nan dalam," tandas Adi.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)