RUPS Ricuh, Pemegang Saham Adaro Tolak Rencana Pembangunan PLTU Baru

Jakarta, CNN Indonesia --

Rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Adaro Energy Indonesia Tbk sempat ricuh saat seorang pemegang saham menolak rencana pembangunan PLTU batu bara baru di Kalimantan Utara untuk smelter aluminium perusahaan sebesar 1,1 gigawatt.

Pemegang saham itu menyampaikan pesannya dengan langkah membuka banner nan bertuliskan menolak pembangunan PLTU batu bara baru. PLTU tersebut merupakan PLTU captive, istilah untuk pembangkit listrik nan didedikasikan untuk menyediakan listrik untuk suatu akomodasi industri.

Salah satu pemegang saham Adaro berjulukan Ganjar mengatakan bahwa krisis suasana menakut-nakuti masa depan dan anak cucu.

"Adaro kudu menunjukkan niat transisi nan serius dengan beranjak dari upaya batu-bara dan investasi nan lebih garang ke sektor daya terbarukan," ujarnya.

Abdi, salah satu pemegang saham Adaro lainnya pun mengatakan perihal serupa. Ia mengingatkan sebaiknya lembaga finansial tidak perlu mendukung upaya Adaro jika perusahaan itu tak melakukan transisi energi.

"Jika Adaro tetap tidak menunjukkan upaya transisi keluar dari upaya batu-bara nan serius, lembaga finansial nan bertanggung jawab sebaiknya tidak mendukung upaya Adaro," tegasnya.

Adaro sendiri menyatakan bakal melakukan transisi energi. Hal ini terlihat dari tema laporan finansial mereka, 'Transforming into a bigger and greener Adaro'.

Kendati, Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengatakan sampai dengan saat ini Adaro tetap mengandalkan upaya batu bara.

Ia menyebut produksi batu bara Adaro meningkat nyaris 20 persen dari 52,7 juta ton menjadi 62,8 juta ton pada 2021, dan menargetkan kenaikan produksi pada tahun ini.

"Pembangunan PLTU batu bara baru hanya bakal memperburuk akibat krisis iklim, mencemari lingkungan, merugikan masyarakat dan mencederai komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi karbon dari sektor energi", ucap Bondan melalui keterangan resmi, Jumat (12/5).

Smelter Adaro ini rencananya bakal memproduksi 500 ribu ton aluminium setiap tahun. Dengan dugaan PLTU tersebut menggunakan teknologi nan terbaik saat ini ialah ultra super critical, maka PLTU ini diprediksikan bakal menghasilkan emisi 5,2 juta ton CO2 ekuivalen per tahunnya. Hal itu bertentangan dengan semangat transisi energi.

Menurut badan International Energy Agency (IEA), dalam skenario Net Zero Emission (NZE) 2050, untuk menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius semestinya sudah tidak ada lagi pembangunan PLTU batu bara baru setelah 2021.

Di sisi lain, Adaro telah menandatangani PPA dengan PLN untuk pembangkit listrik tenaga angin di Kalimantan sebesar 70 MW.

Berdasarkan laporan finansial Adaro 2022, perusahaan mempunyai kas sebesar US$2,7 miliar.

Menurut Greenpeace, transisi Adaro semestinya dilakukan dengan menghentikan rencana pembangunan PLTU batu bara baru dan mengedepankan shopping modal untuk berinvestasi pada daya terbarukan. Apalagi, saat ini bumi mulai beranjak dari penggunaan batu bara.

Skenario IEA NZE 2050 menyatakan bahwa supply batu bara bakal turun sampai dengan 48 persen selama 2021-2030 dan 91 persen selama 2021-2050.

Hal ini menunjukkan investasi batu bara mempunyai akibat transisi nan tinggi. Ketergantungan Adaro atas upaya batu bara mempunyai akibat nan sangat tinggi bagi para penanammodal perusahaan ini.

Laporan IEEFA menyatakan saat ini lebih dari 200 lembaga finansial telah mempunyai kebijakan pembatasan investasi batu bara. Dari sektor perbankan seperti DBS, Standard Chartered, dan OCBC telah menyatakan tidak bakal terlibat dalam pembiayaan ke Adaro.

Selain itu, HSBC juga telah mempunyai kebijakan unik untuk tidak membiayai pembangunan PLTU batu bara captive untuk industri.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/dzu)